WUJUDKAN ZERO OVERSTAYING, POLRES SABANG TANDATANGANI  MOU KERJASAMA DENGAN RUTAN KELAS IIB SABANG

0

TRIBRATANEWSPOLRESSABANG – Selasa (04/05/2021), Kapolres Sabang AKBP MUHAMMADUN, S.H. bersama Kepala Rutan kelas IIB Sabang, MUHAMMAD NASIR, S.H.,M.H tandatangani Nota Kesepahaman (MOU). Hal tersebut mengenai Penanganan Overstaying Penitipan dan Pelimpahan Tahanan Polres  di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang serta Optimalisasi Tugas, Fungsi dibidang Hukum dan HAM. Kegitan tersebut dilaksanakan di Aula Dhira Brata Polres Sabang

Nota kesepahaman ini berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : NK/3/II/2020 dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : NK/3/II2020 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Dibidang Hukum dan HAM.

AKBP MUHAMMADUN, S.H. Menyampaikan “Nota kesepahaman ini  dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tertib administrasi masa penahanan, SOP pengeluaran tahanan yang sudah habis masa penahanannya dan upaya tidak ada surat perpanjangan masa penahanan. Penandatanganan nota kesepahaman tentang penanganan Overstaying antara Polres Sabang Dan Rutan Kelas IIB Sabang berfokus pada jangka habis masa penahanan bagi tahanan Polres sabang yang dititipkan di Rutan Kelas IIB Sabang” ujar Kapolres Sabang

Menindaklanjuti instruksi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia terkait tata cara penerimaan tahanan selama masa pandemi Covid-19, atas kebijakan kepala Rutan Sabang  MUHAMMAD NASIR, S.H., M.H. mengharuskan pihak penahan untuk melampirkan hasil pemeriksaan Rapid test / pemeriksaan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada tahanan yang akan dititipkan.“Penanganan Overstay diperlukan dukungan dan kerjasama antar pihak penegak hukum yang terlibat khususnya instasi yang memiliki tahanan yang dititipkan dan ditempatkan dirutan”, ungkap MUHAMMAD NASIR, S.H., M.H.

Usai melakukan penandatangan kerjasama. Menurutnya kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan kondisi luas bangunan yang tidak ideal cenderung akan rentan menimbulkan konflik dan permasalahan lain terutama dari segi pengamanan, pembengkakan anggaran dalam pemenuhan hak-hak warga binaan dan kesehatan WBP di masa pandemi Covid-19.

Share.

Leave A Reply